PAN: Lembaga Negara Harus Netral di Politik

Liputan6.com, Jakarta - Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Mulfachri Harahap mengatakan, pengadangan gerakan 2019 Ganti Presiden di Pekanbaru, melanggar hak kebebasan berpendapat yang dijamin undang-undang.

"Pada gilirannya itu akan mematikan mimpi kita agar civil society tumbuh dan hidup subur dalam alam Indonesia ini," katanya kepada wartawan, Selasa (28/8/2018).

Legislator komisi III DPR ini meminta aparat Polri dan BIN yang melarang gerakan tersebut segera memberi penjelasan.

"Paling tidak ada penjelasan dari lembaga yang ditengarai menbiarkan proses pelarangan kegiatan 2019 Ganti Presiden itu. Itu kan gimana melarangnya, itu kan bagian dari proses demokrasi kita," tuturnya.

Mulfachri menyebut, peristiwa itu adalah bukti bahwa kekhawatiran sejumlah kalangan soal adanya oknum aparat yang menyeret institusinya dalam urusan dukung mendukung dalam kontestasi politik adalah hal nyata.

Dia meminta lembaga negara netral dalam urusan politik. Jika terlibat, oknum tersebut harus diproses. Termasuk atasannya jika pengadangan itu merupakan sebuah perintah.

"Siapa pun dia menurut saya oknum yang terlibat harus diproses. Saya kira pimpinan dari semua lembaga, harus bisa menahan diri untuk bisa bersikap netral," tutur Mulfachri.

* Update Terkini Asian Games 2018 Mulai dari Jadwal Pertandingan, Perolehan Medali hingga Informasi Terbaru dari Arena Pesta Olahraga Terbesar Asia di Sini

Let's block ads! (Why?)

from Berita Hari Ini, Kabar Harian Terbaru Terkini Indonesia - Liputan6.com https://ift.tt/2odVVe9