Badan Usaha Tengah Kaji Skema Tarif Maksimum di Tol Trans Jawa

Liputan6.com, Jakarta - Badan usaha pengelola tol kini tengah mendiskusikan sebuah skema baru pembayaran di jalan Tol Trans Jawa. Salah satu dengan menerapkan tarif maksimum untuk satu kali transaksi di satu gerbang tol.

Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT), Herry Trisaputra Zuna mengatakan, gabungan badan usaha jalan tol yang tergabung dalam Asosiasi Jalan Tol Indonesia (ATI) coba mengajukan ide pembayaran tarif Tol Trans Jawa lewat satu sistem. 

"ATI akan mendiskusikannya, karena terkait tarif tol di beberapa segmen yang dipunya BUJT, ini akan dibuat jadi satu sistem. Ada namanya tarif maksimum," ujar dia di Jakarta, Rabu (5/12/2018).

Dia menuturkan, usulan tersebut terinsipirasi dari sistem pembayaran jalan tol yang diterapkan di Taiwan. Yakni, memperhitungkan Average Traffic Lane (ATL) atau lalu lintas harian rata-rata, dengan rumusan volume dikali jarak dibagi total volume kendaraan per hari.

Lewat konsep ini, maka akan ditentukan tarif maksimal untuk jarak perjalanan terjauh bagi pengguna Tol Trans Jawa. Namun, bila pengguna tol menempuh jarak yang secara biaya lebih rendah dari tarif maksimum, ia hanya dikenakan biaya sesuai dengan yang seharusnya.

"Sehingga ada tarif rata-rata. Kalau di tol terbuka, yang dihitung kan jarak ATL. Jadi tarif rata-rata, yang terjauh disubsidi yang dekat," ungkap Herry.

Adapun inisiatif penetapan tarif maksimum ini salah satunya sempat dilontarkan oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, yang mengidekan agar perhitungan tarif Tol Trans Jawa bisa sama seperti ongkos kereta yang satu kali bayar untuk jarak jauh dan dekat.

Namun, Herry melanjutkan, penerapan skema itu akan menjadi tantangan sendiri jika diimplementasikan untuk jalan tol. Sebab, sambungnya, pengguna kereta dan tol berbeda secara karakter.

"Kalau pemakai kereta kan biasanya untuk yang jarak jauh, sementara pengguna tol sering keluar-masuk di gerbang tol yang secara jarak berdekatan. Itu jadi tantangan," sebutnya.

"Untuk menentukan besarannya, itu perlu dibahas. Karena dianggap akan berpengaruh terhadap total pendapatan badan usaha. Padahal total pendapatan harus tetap dijaga," ujar dia.

Let's block ads! (Why?)

from Berita Hari Ini Terbaru Terkini - Kabar Harian Indonesia | Liputan6.com https://ift.tt/2QdfdAB